2012110852 (1)

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah (Alumnus University of London, Universitas Airlangga dan dosen di STIE Perbanas Surabaya.

Bali Democracy Forum V (atau BDF V) yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 8-9 November 2012 lalu, bisa dikatakan sukses karena kali ini Forum tersebut di hadiri 94 negara terdiri dari 11 kepala negara seperti Presiden Iran Ahmadinejad, Presiden Afghanistan Hamid Karzai  dan Perdana Menteri Australia Julia Gillard, dan 83 pejabat setingkat menteri. Padahal pada penyelenggaraan tahun yang lalu BDF hanya dihadiri 86 negara. Forum tahunan ini diikuti oleh negara negara Asia-Pasifik membicarakan berbagai isu demokrasi global, toleransi agama, transparansi pemerintahan, konflik global dan sebagainya.

Forum ini pada dasarnya adalah insitiatif Indonesia yang ingin share atau berbagi pengalaman perjalanan demokrasi di Indonesia sekaligus tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia selama ini. Forum ini pada awalnya di peruntukkan untuk negara-negara tetangga secara terbatas. Akan tetapi karena inisiatif Indonesia ini sangat menarik – disebabkan Indonesia dalam membagikan pengalamannya tanpa ada kesan “lecturing” atau menggurui bahwa Indonesia adalah yang paling bagus dari negara-negara lain; maka negara –negara yang tertarik untuk mengikuti Forum ini meluas sampai ke negara-negara Timur Tengah seperti Mesir dan Tunisia. Bahkan kabarnya Rusia dan Cina tertarik untuk ikut serta.

Indonesia dalam Forum ini tanpa harus malu berbagi pengalaman yang pahit sekalipun, misalnya soal masih maraknya korupsi, konflik horizontal masyarakat atau praktek money politik di dalam setiap ajang pemilihan kepala daerah. Selain itu Indonesia juga menyampaian persoalan kemiskinan, dan pengangguran yang dihadapi serta masalah-masalah sosial dan ekonomi lainnya. Akan tetapi dengan berbagai masalah yang dihadapi itu Indonesia mampu melakukan transformasi damai dari negara yang otoriter menjadi negara yang demokrasi. Dan menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yang mencapai kemajuan dalam demokraasi. Atau dengan kata lain, Indonesia bisa menunjukkan dunia bahwa Islam itu compatible dengan demokrasi.

 

Sebagai pelaksana atau Implementing Body dari Forum ini dibentuklah lembaga yang disebut IPD atau Institute for Peace and Democracy. IPD ini dibawah Universitas Udayana Bali dan secara rutin menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi para politisi atau civil society dari negara-negara Asia – Pasifk. Direktur IPD, DR Ketut Erawan pernah menjelaskan bahwa para pelaku demontrasi Arab Spring dari Mesir (yang dikenal demonstrasi di Tahrir Square) dan Tunisia serta Myanmar aktif mengikuti setiap pelatihan. Mereka bahkan ingin belajar pengalaman Indonesia dalam menggunakan Pancasila sebagai filosofi negara (sementara lucu di negeri sendiri Pancasila mulai di pinggirkan). Para peserta pelatihan bisa melihat pengalaman proses demokrasi di Indonesia termasuk cerita perilaku anggota DPR dari hal-hal yang positif misalnya berhasil menggodok Undang-Undang yang penting sampai ada gambar anggota DPR yang tidur ketika ada sidang…. ; selain itu banyak peserta pelatihan (para politisi) dari negeri Islam seperti Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan yang terkesima dengan seluruh komitment partai – partai politik di Indonesia termasuk partai yang berbasis Islam untuk tetap menjunjung tinggi tujuan tetap bersatunya NKRI dan menjaga hubungan antar masyarakat yang beragam etnik dan agamanya. IPD ini sering menjadi mentor dalam pelatihan dan diskusi tentang demokrasi di negara-negara Asia Pasifik dan Timur Tengah.  Beberapa tokoh penting Indonesia seperti Kiai Haji Hazim Muzadi, mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda dan tokoh reformasi TNI Agus Wijaya sering menjadi pembicara dalam pelatihan-pelatihan tersebut.

 Sayang sekali, inisiatif Indonesia yang cemerlang ini tidak menonjol dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik. Kalah dengan pemberitaan soal dugaan korupsi anggota DPR dan bantahan terdakwa korupsi Angelina Sondakh tentang kepemilikan blackberry…